Etika Hindu dalam Janji Presiden Prabowo: Menghapus Outsourcing sebagai Perbudakan Modern
Oleh: I Gede Sugata Yadnya Manuaba
---
Pendahuluan
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato politiknya menyatakan janji menghapus sistem kerja outsourcing, yang dianggapnya sebagai bentuk perbudakan modern. Kebijakan ini, menurutnya, merugikan pekerja dan menciptakan ketimpangan sosial. Outsourcing sebagai sistem kerja alih daya mulai diterapkan pada era Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Pernyataan ini menuai perhatian luas dan menimbulkan diskusi mendalam, tidak hanya dari aspek hukum dan politik, tetapi juga dari sisi moral dan etika spiritual.
Dalam konteks ajaran Hindu, perbudakan dan eksploitasi manusia bertentangan dengan dharma (kebenaran) dan kemanusiaan (manuṣyatva). Ajaran Hindu menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlakuan adil terhadap sesama makhluk.
---
Sloka Sansekerta Terkait
> सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्॥
> Sarve bhavantu sukhinaḥ, sarve santu nirāmayāḥ,
Sarve bhadrāṇi paśyantu, mā kaścid duḥkha-bhāg bhavet.
Makna:
Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua bebas dari penderitaan. Semoga semua melihat hal-hal yang baik. Semoga tidak ada satu pun yang menderita.
(Slokā dari Ṛgveda, juga populer dalam doa universal Hindu)
---
Kritik terhadap Sistem Outsourcing dalam Perspektif Dharma
Sistem outsourcing yang tidak adil, dengan upah minim, jaminan kerja lemah, dan perlakuan eksploitatif, dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran dharma śāstra, yaitu ajaran tentang keadilan sosial.
Ajaran Hindu mengajarkan:
> न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम्।
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्॥
> Na tvahaṁ kāmaye rājyaṁ na svargaṁ nāpunarbhavam,
Kāmaye duḥkha-taptānāṁ prāṇinām-ārti-nāśanam.
(Mahābhārata, Karṇa Parva)
Makna:
Aku tidak menginginkan kekuasaan, surga, atau kelahiran kembali. Aku hanya menginginkan hilangnya penderitaan dari semua makhluk yang menderita.
---
Perbudakan Modern dalam Kacamata Hindu
1. Pelanggaran Hak Asasi Karma-Yogin:
Dalam karma yoga, setiap manusia berhak bekerja dengan nilai dan martabat. Ketika kerja dijadikan alat eksploitasi, manusia direndahkan dari hakikatnya sebagai atma yang mulia.
2. Konflik dengan Ajaran Ahimsa (Tanpa Kekerasan):
Kekerasan bukan hanya fisik, tetapi juga struktural. Sistem yang menindas termasuk bentuk himsa (kekerasan struktural).
3. Konsekuensi Karma:
Pemimpin yang menciptakan atau membiarkan sistem tidak adil, akan menuai akibat karmanya, sesuai sloka:
> यद yad् राजा आचरति तद् अन्यः जनः अनुसरति।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते॥
> Yad yad rājā ācarati, tat anyaḥ janaḥ anusarati,
Sa yat pramāṇaṁ kurute, lokaḥ tat anuvartate.
(Bhagavad Gītā III.21)
Makna:
Apa pun yang dilakukan oleh pemimpin, itu akan ditiru oleh rakyat. Standar yang ditetapkan oleh pemimpin akan menjadi panutan masyarakat.
---
Penutup
Janji Presiden Prabowo untuk menghapus outsourcing sebagai bentuk perbudakan modern bukan hanya langkah politik, tetapi seharusnya menjadi manifestasi dharma dalam kepemimpinan. Dalam pandangan Hindu, setiap manusia harus diperlakukan secara adil, bermartabat, dan diberi kesempatan untuk tumbuh secara utuh. Menghapus sistem yang eksploitatif berarti menegakkan kebenaran, kasih sayang, dan keadilan sosial sesuai nilai-nilai Sanātana Dharma.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar